PALU, MonitorNasional – Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, menekankan pentingnya pemenuhan hak dan pelibatan nelayan tradisional dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Pada forum yang sama, Himpunan Pemuda Alkhairaat menyatakan kesiapan membuka peluang kolaborasi dengan KNTI untuk memperkuat pendampingan masyarakat nelayan di Sulawesi Tengah.
Kedua hal tersebut mengemuka dalam Dialog Publik yang diselenggarakan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) dengan tema “Kedaulatan Nelayan Tradisional dan Masa Depan Ekonomi Biru: Membangun Keadilan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir”, Sabtu (14/11/2026), di Kedai Taman Ria, Kota Palu.
Dalam pemaparannya, Dani menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan harus berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengamanatkan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa nelayan tradisional memiliki hak untuk melintas di laut, memanfaatkan sumber daya perikanan, serta menjalankan adat istiadat dan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurutnya, program pembangunan yang tidak melibatkan nelayan sejak tahap perencanaan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Programnya niatnya bagus, konsepnya bagus, tapi ketika turun di lapangan rakyat nggak diajak bicara. Nelayan nggak tahu apa yang mau dibangun di sana, masyarakat desa nggak ngerti apa yang mau diadakan,” ungkapnya.
Gagasan mengenai keterlibatan masyarakat tersebut turut disambut Sekretaris Jenderal Himpunan Pemuda Alkhairaat, Dr. Taufik Lasenggo yang juga merupakan pemateri dalam dialog tersebut. Ia menilai mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan perlu mengambil peran dalam mengawal pelaksanaan ekonomi biru agar tidak berhenti pada tataran kebijakan.
“Tanpa partisipasi atau keterlibatan kita semua apa yang menjadi harapan ke depan dengan ekonomi biru itu masih tetap di atas kertas saja, disampaikan hanya omon-omon,” kata Taufik.
Selain itu, juga menyoroti ancaman privatisasi dan kepentingan ekonomi besar yang berpotensi mengurangi ruang masyarakat pesisir. Karena itu, ia mendorong agar keterlibatan pemuda dan organisasi masyarakat tidak berhenti pada diskusi, tetapi dilanjutkan melalui kerja bersama di lapangan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemaparan Dani Setiawan yang menilai organisasi nelayan perlu diperkuat agar masyarakat memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan haknya. Ia mencontohkan pengalaman KNTI dalam mendampingi nelayan mengawal kerusakan alat tangkap akibat aktivitas seismik perusahaan.
“Respons dari pemerintah daerah penting, tapi juga organisasi nelayannya juga harus kuat, masyarakat harus kompak, jangan bekerja dan berjuang sendiri-sendiri,” ujar Dani.
Selanjutnya, Taufik menyatakan Himpunan Pemuda Alkhairaat dapat membuka ruang kerja sama dengan KNTI untuk membangun kesadaran bersama masyarakat nelayan, termasuk melalui pendampingan dalam pengelolaan dan penguatan kelembagaan.
Dukungan terhadap rencana kolaborasi tersebut juga disampaikan Ketua Dewan Penasihat LS-ADI, Mohammad Sadig, saat menutup kegiatan. Ia menyebut kehadiran Sekjen Himpunan Pemuda Alkhairaat diharapkan dapat membantu percepatan pembentukan struktur KNTI di Sulawesi Tengah.
“Terima kasih buat Sekjen Pemuda Alkhairaat, kenapa kami undang supaya nanti bisa membantu bagaimana KNTI ini juga bisa berdiri secepatnya di Sulawesi Tengah,” ungkap Sadig.
Selain Dani dan Taufik, dialog tersebut juga menghadirkan akademisi perikanan tangkap Dr. Umar Alatas dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulawesi Tengah Abdul Rasyid. Keduanya turut membahas persoalan ketimpangan yang dihadapi nelayan serta kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perikanan.(*)
(Sadiq)*
