SIGI, Monitor Nasional – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah.
Kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sekaligus dialog bersama masyarakat di kawasan wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Kapopo, Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kunjungan itu, Menteri Kehutanan didampingi jajaran pemerintah provinsi, TNI, Polri, pejabat kehutanan, dan masyarakat, berdialog langsung di lapangan.
Suasana kunjungan terlihat hangat. Masyarakat antusias mengikuti kegiatan dan mengabadikan momen tersebut.
Perhutanan Sosial Minim Karhutla
Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli Antoni menyebut kawasan perhutanan sosial relatif lebih jarang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menyampaikan, angka karhutla di enam provinsi prioritas di Indonesia menunjukkan tren penurunan.
Ia juga menjelaskan, Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla.
Menurutnya, kawasan perhutanan sosial seperti hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan terbukti menjadi wilayah yang minim kejadian kebakaran hutan dan lahan.
163.000 Hektare untuk 37.000 KK di Sulteng
Raja Juli Antoni mengatakan, program perhutanan sosial merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi hutan secara optimal.
Khusus di Provinsi Sulawesi Tengah, akses pengelolaan perhutanan sosial yang telah diberikan mencapai sekitar 163.000 hektare dan melibatkan kurang lebih 37.000 kepala keluarga (KK).
Dalam kunjungan di Sigi tersebut, diserahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan total luasan sekitar 3.238 hektare untuk 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una, dengan skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan.
Hingga Oktober 2026, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah menerbitkan sebanyak 11.364 SK Persetujuan Perhutanan Sosial dengan luas mencapai 8,47 juta hektare dan penerima mencapai 1,43 juta kepala keluarga secara nasional.
Sementara untuk Sulawesi Tengah, sudah diterbitkan 1.358 SK Perhutanan Sosial seluas 160.310,89 hektare yang menjangkau 37.383 kepala keluarga dan tersebar di 194 desa di 12 kabupaten/kota.
Dorong Perhutanan Sosial Jadi Produktif
Raja Juli Antoni juga mengajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama balai terkait untuk kembali duduk bersama merumuskan langkah konkret dalam mengoptimalkan pemanfaatan 163.000 hektare lahan perhutanan sosial tersebut.
Tantangan berikutnya setelah SK diserahkan adalah membuat lahan perhutanan sosial benar-benar produktif, lestari, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Kunjungan ini diharapkan tidak berhenti pada penyerahan SK semata, tetapi berlanjut pada pendampingan, pembinaan, dan pengawasan di lapangan.
Laporan : Suleman.L
