BUOL, Monitor Nasional – Realisasi program Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2026 hingga pertengahan November 2026 belum dibuka secara transparan ke publik.
Dinas PUPR Buol belum pernah mempublikasikan angka resmi realisasi fisik maupun realisasi keuangan Bidang Bina Marga TA 2026 dalam bentuk persen. Karena itu, publik belum bisa menilai secara pasti sejauh mana program jalan di Kabupaten Buol sudah terealisasi, berapa ruas yang sudah tuntas, berapa yang masih berjalan, dan berapa yang belum dikerjakan.
Yang perlu diluruskan, Bidang Bina Marga Dinas PUPR Buol berbeda dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah. Jika proyeknya berada di wilayah Buol tapi dananya berasal dari APBN atau APBD Provinsi, itu bukan realisasi Bidang Bina Marga PUPR Buol, melainkan realisasi BPJN Sulteng atau BMPR Sulteng.
Pemkab Buol sendiri menyebut dalam APBD 2025, belanja infrastruktur jalan hanya Rp 6,57 miliar. Dalam dokumen RAPBD 2026, anggaran itu naik menjadi Rp 22,96 miliar. Prioritasnya adalah ruas jalur ekonomi masyarakat, penghubung antar kecamatan, jalur distribusi pertanian dan perdagangan, serta wilayah dengan kerusakan paling parah.
Selain APBD murni, tulang punggung Bidang Bina Marga PUPR Buol 2026 adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Kepala Dinas PUPR Buol, Darsyad, menegaskan dalam RKP DBH Sawit bahwa sesuai regulasi, DBH Sawit diperuntukkan 80 persen untuk pekerjaan infrastruktur jalan, dengan fokus utama mendukung akses jalan yang ada di sekitar area perkebunan sawit.
Salah satu proyek yang sudah berjalan di bawah PUPR Buol adalah pemeliharaan berkala jalan kompleks perkantoran – Batalipu, dengan nilai proyek Rp 3,33 miliar, yang dilaksanakan CV Aspal Jaya Perkasa. Per 3 November 2026, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR Buol, Wahyudi, mengakui masih ada sorotan soal kerikil berserakan yang membahayakan pengendara. PUPR sudah meminta kontraktor melakukan pembersihan setiap dua hingga tiga hari. PUPR juga sudah mengusulkan pengaspalan lanjutan dari decker sampai jalan utama dalam APBD Perubahan 2026. Artinya, proyek ini sudah berjalan secara fisik, tapi belum tuntas 100 persen dan masih ada komplain keselamatan.
Sementara itu, sejumlah proyek besar di wilayah Buol yang sering diklaim seolah-olah dikerjakan PUPR Buol, sebenarnya dikerjakan pusat dan provinsi. Pertama, preservasi jalan Buol – Lakuan – Laulalang – Lingadan senilai Rp 16,8 miliar, yang dikerjakan BPJN Sulteng melalui APBN 2026 di bawah PPK 1.2 Eko Prasetyo Galih. Proyek ini masih berjalan, ditargetkan selesai 31 Desember 2026, dan sempat disorot karena pengaspalan dilakukan saat hujan pada 2 Juni 2026.
Kedua, peningkatan jalan Negeri Lama – Modo 1 sepanjang 17,09 kilometer senilai Rp 21,64 miliar, yang juga dikerjakan BPJN Sulteng melalui APBN 2026. Proyek ini baru terkontrak pada 30 Oktober 2026. Segmen pertama sepanjang 10 kilometer dengan nilai Rp 14,49 miliar dikerjakan CV Citra Utama, dan segmen kedua sepanjang 7,09 kilometer dengan nilai Rp 7,14 miliar dikerjakan CV Venus Konstruksi Enterprises.
Ketiga, rekonstruksi jalan Muliasari – Kokobuka – Air Terang – Kali – Kulango senilai Rp 72,24 miliar, yang dikerjakan BMPR Sulteng melalui APBD Provinsi dengan skema Multi Years Contract April 2026 hingga Desember 2027 oleh PT Wahana Cipta Lestari. Proyek ini masih berjalan, tapi disorot Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sulteng soal legalitas material dan RKAB.
Keempat, pembangunan ruas jalan Boilan – Lambunu sepanjang 88,9 kilometer, yang dijanjikan BMPR Sulteng mulai Tahun Anggaran 2025 dan ditargetkan rampung pada tahun 2026. Hingga kini belum ada bukti bahwa ruas tersebut sudah tuntas.
Dengan kondisi itu, secara program, Bidang Bina Marga PUPR Buol 2026 sudah berjalan, pemeliharaan jalan, DBH Sawit, dan usulan APBD Perubahan sudah berjalan. Namun secara angka resmi, belum transparan. Tidak ada rilis resmi PUPR Buol yang menyebut pagu total Bidang Bina Marga berapa, realisasi keuangan berapa persen, realisasi fisik berapa persen, berapa ruas yang sudah PHO, dan berapa yang masih kontrak. Secara kualitas, masih ada PR, seperti Batalipu yang disorot soal keselamatan, dan proyek-proyek besar di Buol yang dikerjakan pusat dan provinsi juga disorot soal mutu dan legalitas material.
Monitor Nasional membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPR Buol, Darsyad, dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Buol untuk membuka secara terbuka pagu total, realisasi keuangan, realisasi fisik, dan daftar ruas jalan yang sudah dikerjakan pada TA 2026. Karena tanpa data resmi yang dibuka ke publik, masyarakat tidak bisa membedakan mana kerja PUPR Buol, mana kerja BPJN, dan mana kerja provinsi.(*)
Penulis : Suleman L
Editor : Monas
