BUOL, Monitor Nasional — Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, menekankan agar Inspektorat Kabupaten Buol lebih proaktif dalam menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati sejalan dengan tuntutan agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih cepat, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Inspektorat jangan hanya menunggu ada temuan atau laporan. Harus proaktif mengawasi sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan,” tegas Bupati.
Berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Inspektorat bertugas membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi, dan kegiatan pengawasan lainnya.
Selain itu, Inspektorat juga melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, penyusunan laporan hasil pengawasan, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat juga bertugas melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh perangkat daerah.
Bupati menilai, pengawasan yang proaktif akan mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Jika pengawasan hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, kerugian sudah terjadi dan sulit diperbaiki.
Karena itu, Bupati meminta Inspektorat memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan program di OPD, hingga pengelolaan dana desa.
“Pengawasan yang kuat akan membuat pemerintahan berjalan bersih dan program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati juga meminta Inspektorat tidak ragu menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan internal secara tuntas.
Penulis: Suleman Dj. Latantu












