PALU, MonitorNasional – Presiden RI Prabowo Subianto berencana mengalokasikan tambahan anggaran Rp100 miliar untuk setiap provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten melalui hasil efisiensi belanja pemerintah.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan penghematan uang negara untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rencana itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Presiden menegaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas belanja pemerintah, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat.
Indonesia cukup besar kekayaannya.
Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, salah satu sumber pemborosan anggaran berasal dari sistem pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, hingga kabupaten.
Akibatnya, barang dengan jenis dan spesifikasi serupa dapat dibeli dengan harga berbeda.
Karena itu, pemerintah akan merasionalisasi sistem belanja melalui penyatuan pengadaan agar harga, spesifikasi, dan kualitas barang lebih terstandar.
“Ini ingin kita rasionalkan.
Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri.
Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegasnya.
Prabowo mengungkapkan, belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan potensi pemborosan mencapai 30 persen akibat penggelembungan harga atau markup yang disebut Presiden berkaitan dengan praktik korupsi.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus.
Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi.
Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkapnya.
Hasil efisiensi tersebut, lanjut Presiden, akan diarahkan untuk memperkuat pembangunan di daerah.
Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengucurkan tambahan anggaran Rp100 miliar untuk setiap provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi.
Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Prabowo.
Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, penghematan anggaran juga diarahkan untuk memperluas program pembangunan nasional, terutama sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Presiden menyebut, melalui efisiensi anggaran, target perbaikan fasilitas pendidikan yang semula direncanakan menjangkau 71.000 sekolah tahun ini dapat ditingkatkan hingga 88.000 sekolah.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa-desa nelayan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pada akhir 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan.
Selanjutnya, pada akhir 2027, pemerintah berharap dapat menambah 2.000 desa nelayan.
“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200.
Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” kata Presiden.
Melalui kebijakan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa penghematan anggaran harus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pembangunan daerah, perbaikan fasilitas pendidikan hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir.(*)
Penulis Budi Dako
Editor, Monas
