PALU, MonitorNasional – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Birokrasi tidak boleh lagi menempatkan diri sebagai penguasa, melainkan harus hadir sebagai pelayan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut Anwar, perubahan cara pandang tersebut harus tercermin dalam sikap, perilaku, hingga sistem pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintahan bukan tempat membangun kekuasaan dan mencari kedudukan, tetapi ruang untuk mengabdi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Anwar melalui akun Instagram pribadinya yang dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu ciri birokrat yang berorientasi pada pelayanan adalah menjunjung tinggi prinsip meritokrasi, yakni memberikan kesempatan kepada aparatur berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan hubungan kedekatan atau patronase.
“Paradigma pemerintahan kita sekarang, kita menggeser dari penguasa menjadi pelayan.
Kita ini pelayan. Ciri-ciri birokrat pelayan itu, satu, dia besar karena meritokrasi, bukan patronasi,” ujar Anwar.
Ia menekankan, seorang ASN harus berkembang karena kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.
Bukan karena kedekatan dengan kepala daerah atau kemampuan mengambil hati pimpinan.
“Dia besar karena kemampuannya, bukan karena kedekatannya. Bukan besar karena dekat Gubernur. Bukan besar karena pintar patende Gubernur,” tegasnya.
Dalam membangun birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, Anwar juga menegaskan tidak boleh ada praktik transaksi dalam promosi jabatan.
Menurutnya, jabatan harus diperoleh melalui kemampuan dan prestasi, bukan karena pemberian uang.
Ia mengingatkan ASN agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan atau menjanjikan promosi jabatan dengan meminta sejumlah imbalan.
“Sekarang sudah saya kasih tahu, tidak bisa ada pegawai yang bisa promosi karena uang. Jadi jangan percaya kalau ada orang ke sana kemari mau pelantikan minta uang dan sebagainya. Tidak ada,” ujarnya.
Anwar bahkan memberikan peringatan tegas terhadap praktik tersebut.
“Kalau saya dapat itu, saya berhentikan di tengah jalan,” tandasnya.
Penegasan Anwar tersebut mengandung pesan bahwa ukuran keberhasilan birokrasi bukan terletak pada tingginya jabatan atau kedekatan seorang aparatur dengan penguasa, melainkan pada kemampuan menjalankan amanah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebab, ketika pemerintah menempatkan diri sebagai pelayan, maka kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab, jabatan harus diperoleh secara profesional, dan kepentingan masyarakat menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.(*)
Penulis: Budi Dako












