PALU, MonitorNasional – Akademisi perikanan tangkap sekaligus Mantan Rektor Universitas Alkhairaat (UNISA), Dr. Umar Alatas, menyoroti ketimpangan yang masih dihadapi nelayan tradisional di Sulawesi Tengah, Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Publik yang diselenggarakan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) bertema “Kedaulatan Nelayan Tradisional dan Masa Depan Ekonomi Biru: Membangun Keadilan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir”, Sabtu (14/11/2026), di Kedai Taman Ria, Kota Palu.
Forum tersebut menghadirkan empat pemateri, yakni Umar Alatas, Abdul Rasyid selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulawesi Tengah, Dani Setiawan selaku Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), serta Dr. Taufik Lasenggo selaku Sekretaris Jenderal Himpunan Pemuda Alkhairaat.
Dalam pemaparannya, Umar menjelaskan bahwa sebagian nelayan tradisional masih menggunakan armada berskala kecil dengan jangkauan penangkapan terbatas. Kondisi tersebut diperberat oleh kerusakan wilayah tangkap dan tekanan penangkapan berlebih (overfishing), sehingga hasil melaut semakin sulit dipastikan.
“Nelayan itu dihadapkan dengan fenomena bahwa kepastian itu adalah sesuatu yang belum pasti. Kenapa? Karena nelayan ini belum pada taraf penguasaan dari sistem bagaimana memanfaatkan sumber daya. Itu gambaran titik awalnya,” ungkap Umar.
Ia juga menyoroti lemahnya rantai pasok hasil perikanan di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, sebagian hasil tangkapan justru dipasarkan ke luar daerah, termasuk Kalimantan, karena perbedaan harga. Sementara itu, fasilitas penyimpanan ikan atau cold storage di Parigi disebut sebagian besar tidak lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya.
Selain persoalan distribusi, Umar mengingatkan dampak kerusakan ekosistem pesisir, khususnya sedimentasi di Teluk Palu dan aktivitas pertambangan di kawasan pesisir Donggala. Ia menilai pengawasan lingkungan perlu diperkuat agar aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan wilayah tangkap nelayan.
Terkait program pemerintah daerah “Berani Tangkap Banyak”, Umar mengapresiasi upaya peningkatan produktivitas nelayan. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan hasil tangkapan tetap harus memperhatikan batas pemanfaatan sumber daya berdasarkan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) dan Maximum Sustainable Yield (MSY).
“Walaupun kalau kita di akademisi tangkap banyak ini tentu mempertimbangkan JTB (Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan) dan MSY (Maximum Sustainable Yield), karena sustainable dari sumber daya ini juga perlu dijaga,” jelasnya.
Sementara itu, Abdul Rasyid memaparkan langkah pemerintah dalam pelaksanaan program Berani Tangkap Banyak dan pengelolaan ekonomi biru. Dani Setiawan menyoroti hak-hak konstitusional nelayan tradisional serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan kelautan. Adapun Taufik Lasenggo menekankan keterlibatan pemuda dan organisasi masyarakat dalam mengawal keberlanjutan ekonomi biru.(*)
