Palu, MonitorNasional – Kebijakan pemerintah kabupaten Donggala mewajibkan ASN yang berdomisili di Palu dan Sigi untuk tinggal di Donggala dan mengubah identitas kependudukan menjadi warga Donggala, menuai keluhan pegawai.
Seorang ASN yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan mereka sangat keberatan dengan kebijakan yang dinilai memberatkan, apalagi kami memiliki keluarga di sini (palu).
“Selama ini kami sudah sering bolak-balik palu – Donggala, dan sebaliknya. Tapi kami sudah terbiasa dan nyaman saja. Lantas kenapa harus pindah lagi,” tanya sumber kepada Media ini (11/11/2026).
Sumber tersebut juga menambahkan, jika dipaksakan pindah dan hanya diberikan waktu seminggu menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan ASN, itu tidak mudah sementara sejak era pemimpin sebelumnya kebijakan pegawai domisili di Donggala sudah diwacanakan,” kata sumber
“Tentu kami membutuhkan biaya besar kalau memang mau tinggal di Donggala, harus cari tempat tinggal, apalagi urusan dapur sudah terbagi dua, di palu dan Donggala,” kata sumber.
Menanggapi keluhan pegawai Bupati Donggala Vera Laruni, kepada Wartawan Monitor Nasional (12/11/2026), mengatakan perpindahan seluruh pegawai pemerintah kabupaten Donggala untuk domisili di Donggala, merupakan upaya pemerintah dalam mengefisiensikan waktu jam kerja mengingat jarak tempuh tempat tinggal dan kantor sangat jauh, apalagi hal tersebut menjadi perhatian bahkan menjadi himbauan yang sering ia sampaikan sejak dulu.
“Setiap hari mereka berdiri di ruas-ruas jalan poros Palu-Donggala, hingga memakan waktu berjam-jam. Berapa lama waktu jam kerja yang terlewat hanya untuk sampai ke tempat kerja,” tandas Vera dengan nada bertanya.
Vera menyayangkan, jika terus dibiarkan maka produktivitas kerja juga roda pemerintahan tidak akan berjalan optimal dan sangat merugikan pemerintah daerah.
Untuk itu Vera berharap ASN Donggala, dapat juga membantu pemerintah kabupaten dalam merealisasikan apa yang menjadi kebijakan, demi optimalisasi pelayanan publik.
Disinggung soal tempat tinggal, Vera menanggapi jika rumah dinas yang ada saat ini masih diperuntukkan pegawai Dikjar, namun pihaknya pasti berupaya mencarikan solusi.
Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, dr.Rahma kepada Monitor Nasional (12/11/2026), Mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan baik secara tehnis dan struktural dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Dimulai dari penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, hingga pengelolaan informasi.
” Setiap pelaporan kepindahan akan diproses sesuai undang-undang administrasi kependudukan,” jelas Rahma.
Dirinya juga tidak menepis nantinya ada kendala, namun itu dinilai hanya sebatas tehnis dan masih bisa diselesaikan.
(Ega Dr)
