TOLITOLI, Perum BULOG bergerak cepat mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga integritas penugasan pemerintah, BULOG segera melakukan langkah penertiban, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP guna memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keseriusan tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi beras SPHP, khususnya pada jalur penyaluran yang berpotensi terjadi penyimpangan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola distribusi secara menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Tolitoli, Aryo Wibisono mengatakan, penguatan pengawasan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pelaksanaan program SPHP sekaligus memastikan seluruh mitra penyalur menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah,” kata Aryo Wibisono (30-10-2026).
Ia menambahkan, penguatan pengawasan tersebut diarahkan pada penataan dan evaluasi terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), sebagai salah satu saluran distribusi utama beras SPHP kepada masyarakat. Berdasarkan data Perum Bulog KC Tolitoli, saat ini tercatat sebanyak 220 RPK aktif yang tersebar di wilayah Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol.
Sejalan dengan arahan penertiban nasional, salah satu tim dari Bulog Tolitoli melalui Asmen Pemasaran, yang terdiri dari Nur Ainun Al Hasanah, Neza Leony Karina, dan Fathur Rachman, aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah RPK di pasar tradisional, khususnya di wilayah Kecamatan Baolan dan Kecamatan Galang.
Berdasarkan hasil pemantauan langsung tim Bulog Tolitoli serta penelusuran media KlikNusantara.com di lapangan, tidak ditemukan adanya indikasi RPK nakal.
Seluruh RPK terpantau menjalankan aturan dengan benar, tanpa ada praktik pengoplosan beras SPHP/Beras Kita Medium dengan merek lain, maupun tindakan mengganti kemasan dan isi secara ilegal.
Bulog Tolitoli mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir dalam membeli beras subsidi pemerintah.
Kendati begitu, Bulog Tolitoli menegaskan sanksi berat bagi RPK yang kedapatan melanggar, yakni sanksi administratif berupa pencabutan izin RPK dan penutupan lokasi usaha, serta ancaman sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Komitmen menjaga kualitas beras SPHP mendapat apresiasi langsung dari masyarakat konsumen.
Yahra (53), salah seorang pembeli di kawasan Pasar Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, mengaku sangat terbantu oleh ketersediaan beras subsidi pemerintah ini.
”Alhamdulillah keluarga saya makan beras SPHP setiap hari, harga murah tapi kualitas bagus pak, tentu sangat membantu kami,” ungkap Yahra kepada media ini.
Senada dengan hal tersebut, salah satu pengelola RPK di Pasar Sandana menyatakan komitmennya untuk selalu tegak lurus pada aturan pemerintah dan Bulog demi menjaga kepercayaan konsumen.
”Alhamdulillah kami selama menjual sudah bertahun-tahun tidak pernah melakukan praktik curang, apalagi mengoplos SPHP dengan beras merek lain atau sampai mengganti kemasan isinya secara full. Pembeli rata-rata adalah keluarga dan kerabat kami sendiri pak, jadi RPK manapun di Tolitoli setahu saya tidak ada yang seperti itu, karena justru merugikan diri sendiri,” pungkasnya.
