Palu, Monitor Nasional – Buntut dari polemik atlet tenis meja Kota Palu yang tidak diikutkan dalam Pekan Olahraga Provinsi (PORPOV) Sulteng Desember mendatang di kabupaten Morowali,
Kamis (29-10-2026) Perkumpulan Tenis Meja se-kota Palu atau club dan delapan orang atlet mendatangi kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kota Palu guna meminta kejelasan nasib delapan orang atlet dan berharap pihak KONI menjadi mediasi antara Pengurus Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota Palu dengan atlet yang merasa dirugikan.
Pertemuan yang dihadiri Sekretaris Umum KONI Kota Palu Calvin Tawil dan Ketua Harian Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota Palu M.Rizal juga Sekretaris PTMSI Husein,
Sempat diwarnai perdebatan terkait mekanisme perekrutan atlet yang tanpa berkoordinasi dengan club-club tenis meja yang ada di kota Palu bahkan terkesan PTMSI Palu sengaja melakukan tindakan tersebut untuk mematikan bakat dan kemampuan atlet yang sudah mempunyai lisensi prestasi di kejuaraan baik lokal maupun regional.
“Tidak ada dasar PTMSI, menolak dan mengabaikan hak atlet untuk bertanding, apalagi tanpa pemberitahuan dari awal untuk melibatkan Club sebagai tempat bernaung para atlet bahkan ini sama saja pembunuhan karakter dan sengaja mematikan kreativitas atlet,” tegas Hi.Rusli Ketua Club Lambangan.
Hal yang sama juga disampaikan Koordinator Siti Julaeha,S.sos, M.si, sembari meneteskan air mata dirinya menyayangkan sikap yang diambil oleh PTMSI yang tidak sesuai aturan yang tercantum di AD/ART organisasi PTMSI.
“Kepentingan atlet adalah mutlak kami perjuangkan agar mereka bisa bertanding mengingat deadline waktu untuk Pengprov sampai akhir bulan ini, namun tidak mengorbankan atlet lain yang sudah dipersiapkan PTMSI,” ungkap Siti
Siti Julaeha juga menyorot langkah PTMSI menyurat ke kecamatan untuk merekrut atlet tenis meja tidak relevan mengingat yang membina, melakukan pelatihan dan mengembangkan bakat terdapat di club bukan di kecamatan.
Sementara itu, pihak PTMSI menampik adanya kesengajaan dalam perekrutan atlet tanpa mekanisme, melainkan komunikasi yang tidak terbangun dengan baik dan tidak ikutnya atlet dalam pertandingan kota (PERKOT) yang merupakan syarat atlet untuk melaju ke pengprov,” ungkap Rizal.
Sementara itu Ketua Umum Pengurus Tenis Meja Seluruh Indonesia Kota Palu Mulyadi yang ditemui di kediamannya mengatakan pihaknya tetap akan mengupayakan jalan terbaik agar delapan atlet dapat berkompetisi secara sportif dalam laga pengprov dengan memberikan izin untuk bisa bertanding membawa daerah atau kabupaten lain, dan bukan dari kota palu.
“Silahkan kalian bertanding di kabupaten mana saja selama masih di wilayah Sulteng, tentunya sesuai mekanisme,”ucapnya.
Jaminan lisan yang diberikan Ketua Umum, merupakan salah satu tuntutan yang diminta oleh perkumpulan tenis meja se- kota palu dan delapan atlet yang dinilai sebagai langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan atlet yang tidak bisa bertanding dalam kejuaraan Pengprov.
(Ega Dr).
