Morut, MonitorNasional – Tiga Desa di Kecamatan Bungku Utara kabupaten Morowali Sulawesi Tengah Akan turun ke jalan dengan menggelar Aksi demonstrasi pada hari Senin tanggal 21 September 2026. Menuntut PT. CAS mengembalikan lahan warga Desa yang telah dicaplok dan digusur secara Ilegal.
Demonstrasi ketiga warga masyarakat Desa Opo, Desa Ueruru dan Desa Boba itu menyusul adanya tuntutan warga yang ditujukan kepada PT. CAS (Citra Agro Sakti), sebuah perusahaan yang bergerak pada tanaman Sawit, yang diduga ilegal dan tidak memiliki HGU.
Sesuai pemberitahuan yang sudah dilayangkan kepada Polsek dan Polres Morowali Utara, Aksi Damai itu dijadwalkan berlangsung pada hari Senin, tanggal 21 September 2026, dengan jumlah masa aksi sekitar kurang lebih 150 orang warga dari 3 Desa.
Dengan menggunakan Sound Sistem, serta sejumlah spanduk dan baliho serta akan menggunakan sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat, warga Desa bakal mengajukan 3 tuntutan antara lain :
- Hentikan seluruh aktivitas PT. CAS diatas lahan warga masyarakat yang masih bersengketa sampai adanya penyelesaian kepada Warga masyarakat sebagai pemilik lahan.
- Kembalikan hak hak masyarakat atas tanah yang dikuasai dan diambil secara sepihak oleh PT. CAS.
- Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melindungi hak hak masyarakat, serta menyelesaikan konplik Agraria secara adil, transparan dan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Demikian dikatakan salah satu warga desa Nasrun kepada MonitorNasional melalui sambungan telepon Sabtu (19/9/2026).
Menurut Nasrun, tuntutan Warga dari tiga desa di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara itu sebelumnya telah melaporkan PT Citra Agro Sakti (PT CAS) kepada Gubernur Melalui Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah, atas penggusuran lahan dan tanaman milik warga Desa oleh PT. CAS yang mencaplok lahan serta wilayah adat warga ditiga Desa.
Konflik Lahan PT CAS pada tiga Desa yang terdampak adalah Warga Desa Boba, Uweruru, dan Opo. Penggusuran lahan warga masyarakat oleh PT. CAS berdampak secara turun temurun bagi ruang kehidupan masyarakat serta lahan adat komunitas masyarakat adat Tau Taa Wana di Desa tersebut.
Untuk itu warga terpaksa akan menggelar aksi Demonstrasi sebagai bentuk protes keras terhadap PT. CAS yang sekaligus presur Pemerintah dan Aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan tuntutan masyarakat.
“Aksi demonstrasi itu juga sekaligus bentuk presur kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan PT. CAS untuk segera menyelesaikan janji-janji perusahaan yang terabaikan, serta memprotes dugaan intimidasi yang selalu dialami warga Masyarakat selama ini, tandas Nasrun.
Sebelumnya, Pengaduan kasus sengketa Agraria pernah dilaporkan secara resmi oleh delegasi warga suku adat TAA Wana ke Sekretariat Satgas PKA Sulteng di Palu untuk mendapatkan penyelesaian atas sengketa lahan dan konplik agraria tersebut.
Diketahui Perusahaan PT. CAS ini sempat menjadi sorotan publik dan dilaporkan oleh warga serta DPRD/aktivis karena diduga beroperasi tanpa atau belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang lengkap, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satgas PKA Sulawesi Tengah dan aparat kepolisian.
Di sisi lain, pihak pemda menyatakan bahwa perusahaan PT. CAS hanya mengantongi izin lokasi (Inlok) dan dokumen perizinan masih dalam proses penyesuaian aturan yang berlaku.
Padahal Gubernur Sulteng Anwar Hafid telah melayangkan surat kepada PT. CAS yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, bernomor : 100.3/321/HKM/VII/2025, tertanggal 21 Juli 2025, perihal tindak lanjut Surat Gubernur tentang Penghentian aktivitas PT. CAS.
Surat Gubernur Sulteng yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Morowali Utara tersebut sekaligus membuktikan bahwa aktivitas PT. CAS di tiga Desa di Kecamatan Bungku Utara adalah Ilegal dan harus segera mengakhiri aktivitas nya. Tegas Nasrun.** (Min)
