Palu, Monitor Nasional – Anggota DPRD Kota Palu dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Palu Selatan–Tatanga, Lewi Alik, S.E., menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses yang berlangsung di wilayah RW 10, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Selasa malam (18/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Lorong Basuki Rahmat 4 tersebut dihadiri sekitar 90 warga dari sejumlah RT/RW. Pertemuan itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan tempat tinggal.
Dalam kegiatan tersebut, Lewi Alik didampingi sejumlah pendamping reses serta dihadiri perwakilan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu.
Drainase dan Penerangan Jalan Jadi Keluhan Warga
Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah minimnya drainase dan penerangan jalan di sejumlah lorong di Birobuli Utara.
Agung, salah seorang warga RT 10, menyampaikan bahwa persoalan drainase menjadi perhatian serius karena ketika hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah kawasan permukiman berpotensi mengalami genangan bahkan banjir.
Keluhan serupa disampaikan Ketua RT 01/RW 10. Menurutnya, pengukuran terkait pembangunan drainase telah beberapa kali dilakukan oleh instansi terkait, tetapi hingga kegiatan reses berlangsung belum seluruh titik yang membutuhkan drainase mendapatkan penanganan.
Warga juga meminta perhatian terhadap penerangan jalan. Sejumlah lorong antarkawasan RT/RW disebut masih minim lampu penerangan sehingga kondisi lingkungan menjadi gelap pada malam hari.
Ketua LPM Kelurahan Birobuli Utara, Nasrudin, turut mengingatkan persoalan banjir yang pernah terjadi di kawasan Batu Bata Indah. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi ketika musim penghujan.
Perwakilan Dinas PU Kota Palu menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Meski demikian, sejumlah program peningkatan dan rehabilitasi jalan tetap direncanakan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perkim menyebut persoalan drainase perlu mendapat perhatian karena terdapat sejumlah ruas jalan yang telah dibangun namun belum dilengkapi sistem drainase yang memadai. Untuk persoalan penerangan jalan, pihak Perkim juga menyampaikan adanya koordinasi dengan PLN.
Bantuan UMKM Ikut Menjadi Perhatian
Selain persoalan infrastruktur, bantuan bagi pelaku UMKM menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian Lewi Alik dalam reses tersebut.
Warga mempertanyakan mekanisme mendapatkan bantuan peralatan usaha, termasuk bantuan peralatan laundry, serta apakah bantuan tersebut dapat diajukan secara perorangan maupun kelompok.
Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu menjelaskan bahwa bantuan dapat diberikan kepada kelompok usaha maupun masyarakat yang telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya enam bulan. Sementara bagi masyarakat yang baru akan memulai usaha, pengajuannya perlu dibahas bersama pihak terkait.
Persoalan lain yang disoroti adalah ketepatan sasaran bantuan. Dinas Koperasi dan UMKM menyampaikan bahwa dalam sejumlah kasus, terdapat perbedaan antara kondisi usaha yang dicantumkan dalam proposal dengan kondisi sebenarnya saat dilakukan survei lapangan.
Karena itu, pengawasan dan pendampingan dinilai penting agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat digunakan untuk mengembangkan usaha penerima.
Lewi Alik menekankan bahwa bantuan UMKM tidak seharusnya berhenti pada pemberian peralatan atau modal. Menurutnya, penerima bantuan juga perlu mendapatkan pendampingan hingga usaha tersebut mampu berjalan secara mandiri dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Lewi Alik Janji Kawal Aspirasi Warga
Menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, Lewi Alik menyatakan akan terus mengupayakan penyelesaian persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun DPRD Kota Palu.
Ia juga menyampaikan harapan agar dukungan anggaran ke depan dapat lebih optimal sehingga sejumlah kebutuhan masyarakat, khususnya di Birobuli Utara, dapat ditangani secara bertahap melalui program pembangunan maupun aspirasi DPRD.
Reses tersebut menunjukkan bahwa persoalan masyarakat Birobuli Utara tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi warga. Aspirasi mengenai drainase, penerangan jalan, infrastruktur dan bantuan UMKM menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti bersama antara DPRD, pemerintah daerah dan masyarakat
