Daerah  

Sengketa Tanah di Buol Masih Menumpuk, dari HGU PT HIP hingga Blok 1000 dan Tambang Emas

BUOL, MONITOR NASIONAL – Persoalan sengketa tanah di Kabupaten Buol hingga November 2026 masih menumpuk dan belum menemukan penyelesaian menyeluruh. Sengketa tersebut melibatkan perusahaan perkebunan, perusahaan tambang, pemerintah desa, hingga sengketa antar warga.

Pola persoalan yang muncul hampir sama, yakni ketidakjelasan batas lahan, tumpang tindih dokumen, serta perbedaan klaim antara masyarakat dan perusahaan atas status tanah.

1. PT HIP vs Warga Unone dan Mopu, Kecamatan Bukal

Sengketa paling panas saat ini terjadi di Desa Unone, Kecamatan Bukal, antara masyarakat dengan PT Hardaya Inti Plantation (HIP).

Warga mengklaim kawasan Tapamate merupakan tanah negara bebas berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), bukan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) PT HIP, berdasarkan dokumen resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mereka miliki.

Pada Minggu, 1 November 2026, warga bersama pemerintah desa menanam bibit kelapa dan memasang baliho informasi status tanah. Namun sehari kemudian, tanaman tersebut dilaporkan dicabut dan baliho dibongkar. Warga kemudian melapor ke Polres Buol pada 3 November 2026 dengan nomor LP/B/347/XI/2026/SPKT/POLRES BUOL/POLDA SULAWESI TENGAH.

Kasus ini berkaitan dengan sengketa lama di Desa Mopu, Kecamatan Bukal. Sejak Februari 2026, warga Mopu menduduki lahan sawit seluas 149 hektare yang dikuasai PT HIP dan Koperasi Amanah Plasma Moyong. Warga mengaku memiliki 149 sertifikat sejak 2012, sementara perusahaan menyebut pohon sawit sudah ada sejak 2008.

Ketua Jaringan Jaga Deca, Fatrisia Ain, menilai konflik PT HIP telah berlangsung lebih dari dua dekade, mulai dari dugaan penggusuran lahan sejak 1995 tanpa HGU, persoalan skema plasma, hingga pengabaian putusan pengadilan.

2. Blok 1000, Kecamatan Bukal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol mengambil sikap tegas terkait polemik penguasaan lahan di Blok 1000, Kecamatan Bukal.

Melalui rekomendasi resmi yang diterbitkan pada 7 Oktober 2026, DPRD mendesak Bupati Buol membentuk Tim Investigasi Terpadu dan menghentikan sementara seluruh aktivitas di lokasi yang dipersoalkan.

DPRD mencatat adanya indikasi kuat sebagian lokasi Blok 1000 berada di dalam kawasan hutan, sehingga validitas Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) yang diterbitkan pemerintah desa dipertanyakan. DPRD menegaskan penerbitan dokumen oleh pemerintah desa tidak serta-merta mengubah status kawasan hutan.

3. PT Palma, Pansus DPRD

DPRD Buol juga masih menggelar rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Sengketa Pembebasan Lahan PT Palma pada 29 Oktober 2026. Pansus ini dibentuk untuk menelusuri persoalan pembebasan lahan perusahaan yang dikeluhkan masyarakat.

4. Sengketa Antar Warga, Desa Suraya

Selain sengketa dengan perusahaan, sengketa tanah antar warga juga masih terjadi. Pada Senin, 9 November 2026, Pemerintah Kecamatan Momunu memfasilitasi mediasi sengketa tanah di Desa Suraya, Kecamatan Momunu.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Momunu, Masdanto H. Mokodompis, http://S.IP., memimpin mediasi dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak menyampaikan dasar klaim masing-masing. Sebagai tindak lanjut, pada 10 November 2026 pihak kecamatan bersama pemerintah desa turun ke lokasi untuk memastikan batas tanah.

5. Tambang Emas PT GSM dan Sengketa Lainnya

Sengketa lahan juga muncul di sektor pertambangan. Empat desa terdampak konsesi PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) Blok 3 Bolagidun, seluas lebih dari 3.000 hektare. Desa tersebut yakni Labuton, Diapati, Lokodoka (Gadung), dan Bodi (Palele Barat). Warga penambang tradisional meminta ruang kelola mereka dikeluarkan dari konsesi perusahaan.

Sementara itu, di Dusun Nanasan, Desa Kokobuka, Kecamatan Tiloan, muncul dugaan penebangan kayu di Kilo 61 yang diduga berada di luar bidang Sertifikat Hak Milik (SHM). BPN diminta membuka titik koordinat untuk memastikan lokasi penebangan.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari BPN Kabupaten Buol, Pemerintah Kabupaten Buol, PT HIP, PT Palma, dan PT GSM terkait penyelesaian seluruh sengketa tanah tersebut.

Penulis: Suleman Latantu

Bagikan Ke :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *