Daerah  

DPRD Sulteng Bongkar Nilai PPKH: 27 Ribu Hektare Hutan Ditambang, Negara Hanya Terima Rp10,74 Miliar

PALU, MONITOR NASIONAL – Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Ir. Musliman, M.M., mempertanyakan nilai kompensasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) untuk aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah.

Pernyataan itu disampaikan Musliman dalam Multi-Stakeholder Forum on JET bertema Dana Bagi Hasil yang Berkeadilan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu bersama Indonesian Parliamentary Center (IPC) di Palu, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan Musliman, luas kawasan hutan yang masuk skema PPKH mencapai 27.146,31 hektare. Dari jumlah tersebut, 11.780,09 hektare telah dieksplorasi untuk pertambangan.

Nilai kompensasi yang disebut telah terbayar adalah Rp10,74 miliar. Jika dibagi dengan luas kawasan, nilai tersebut setara dengan Rp395 ribu per hektare.

Seperti dikutip dari http://Faktasulteng.id, Musliman menyampaikan pernyataan tersebut saat menjadi pembicara dalam forum tersebut.

“Dari 27 ribu hektare itu, kompensasi yang sudah terbayar sekitar Rp10,74 miliar. Kalau dibagi dengan luas kawasan, kita hanya mendapatkan sekitar Rp395 ribu per hektare. Terlalu murah kita jual, sementara hutan yang sudah dipelihara ratusan tahun sekarang dibongkar. Itu kerugian yang tidak masuk akal,” kata Musliman seperti dikutip dari http://Faktasulteng.id.

Musliman menilai nilai tersebut tidak sebanding dengan kerusakan hutan yang ditimbulkan. Menurutnya, hutan yang dipelihara ratusan tahun dibongkar untuk kepentingan tambang, sementara kompensasi yang diterima negara sangat kecil.

Ia juga mendorong evaluasi terhadap skema PPKH dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah.

Menurut Musliman, keadilan fiskal harus dirasakan oleh daerah dan masyarakat yang menanggung dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari instansi terkait mengenai data kompensasi PPKH yang disampaikan tersebut.(*)

S(uleman.L).

Bagikan Ke :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *