BUOL, Monitor Nasional – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buol hari ini, Senin (16/11/2026), akan menggelar Rapat UKL-UPL Rencana Perkebunan Sawit 986 Hektare PT Buol Agri Lestari.
Rapat ini bukan sekadar formalitas administrasi. Ini adalah tahapan krusial dalam proses Persetujuan Lingkungan, karena dokumen yang dibahas akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengelola dan memantau dampak lingkungannya ke depan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis DLH) Kabupaten Buol, Moh Syarif, http://S.Pt, menjelaskan, rapat UKL-UPL ini merupakan bagian dari mekanisme pemeriksaan dokumen lingkungan sebelum Persetujuan Lingkungan diterbitkan.
Menurut Moh Syarif, dalam rapat ini tim pemeriksa, media, dan masyarakat yang diundang diberi ruang untuk memberikan saran, masukan, dan tanggapan terhadap dokumen UKL-UPL yang disusun oleh pemrakarsa, dalam hal ini PT Buol Agri Lestari.
Ia menegaskan, dokumen UKL-UPL harus benar-benar memuat upaya pengelolaan dan pemantauan yang terukur, bukan hanya pernyataan umum. Jika upaya pengelolaan dan pemantauannya belum memadai, dokumen tersebut belum layak untuk disetujui.
- Apa yang Sebenarnya Dibahas? UKL-UPL Bukan AMDAL
Rapat tersebut membahas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Perkebunan Sawit 986 Hektare PT Buol Agri Lestari.
Secara teknis, UKL-UPL berbeda dengan AMDAL.
- AMDAL wajib untuk kegiatan usaha berdampak besar dan penting.
- UKL-UPL wajib untuk kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL, namun tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Artinya, secara penapisan di OSS-RBA dan Amdalnet, rencana perkebunan sawit 986 hektare ini masuk kategori menengah. Bukan berarti tanpa dampak, tapi dampaknya dinilai masih dapat dikelola dengan upaya-upaya teknis yang terukur.
Di sinilah letak pentingnya rapat ini: menguji, apakah upaya pengelolaan dan pemantauan yang ditulis di dalam dokumen itu benar-benar memadai, realistis, dan dapat dilaksanakan di lapangan, bukan hanya di atas kertas.
2 Lokasi Rencana Kegiatan: Dua Kecamatan, Tujuh Desa
Rencana perkebunan sawit tersebut berlokasi di:
- Kecamatan Biau: Desa Bungkudu, Diat, Unone
- Kecamatan Momunu: Desa Guamonial, Panimbul, Pomayagon, dan Wakat
Secara teknis lingkungan, sebaran lokasi ini sangat penting untuk dicermati.
Pertama, karena rencana kegiatan tidak berada di satu hamparan tunggal, melainkan tersebar di beberapa wilayah administrasi. Ini berpotensi menimbulkan dampak yang berbeda-beda di setiap lokasi, tergantung pada kondisi topografi, jenis tanah, keberadaan sungai, permukiman, dan penggunaan lahan sebelumnya.
Kedua, Kecamatan Momunu dan Kecamatan Biau memiliki karakteristik wilayah yang sebagian merupakan kawasan pertanian masyarakat, kebun campuran, dan jalur air. Setiap pembukaan lahan baru, sekecil apapun, akan mengubah pola aliran air permukaan, tutupan lahan, dan keanekaragaman hayati lokal.
Ketiga, lokasi yang berdekatan dengan desa-desa seperti Guamonial, Panimbul, Pomayagon, dan Wakat menuntut adanya batas yang jelas. Dalam dokumen UKL-UPL, harus ada penjelasan teknis tentang:
- Batas areal yang akan dibuka dan yang tidak akan dibuka
- Jarak areal tanam dengan permukiman penduduk
- Jarak areal tanam dengan sungai, mata air, dan sumber air masyarakat
- Status lahan: apakah lahan masyarakat, lahan yang sudah berizin, atau lahan yang masih dalam proses pelepasan
Tanpa kejelasan teknis ini, dokumen UKL-UPL akan sulit diuji.
- Dampak Potensial yang Harus Diuraikan Secara Teknis
Dalam penyusunan UKL-UPL perkebunan sawit, ada beberapa komponen lingkungan yang secara teknis wajib diuraikan, yaitu:
a. Komponen Fisik-Kimia
- Kualitas Air: Pembukaan lahan, penggunaan pupuk dan pestisida, serta limbah cair dari kegiatan perkebunan berpotensi mencemari sungai dan air tanah. Dokumen harus menjelaskan bagaimana perusahaan mencegah pencemaran, termasuk jarak sempadan sungai dan larangan penggunaan bahan kimia di area tertentu.
- Kualitas Udara dan Kebisingan: Kegiatan pembukaan lahan, mobilisasi alat berat, dan transportasi hasil panen akan menimbulkan debu dan kebisingan. Ini harus ada upaya pengendaliannya.
- Erosi dan Sedimentasi: Pembukaan lahan di lahan miring tanpa terasering dan penutup tanah akan meningkatkan erosi. Erosi ini akan bermuara ke sungai dan menyebabkan pendangkalan.
- Kualitas Tanah: Penggunaan pupuk kimia dan herbisida secara terus-menerus akan mengubah kesuburan tanah dan mikroorganisme tanah.
b. Komponen Biologi
- Flora dan Fauna: Pembukaan lahan akan menghilangkan vegetasi penutup dan habitat satwa. Dokumen UKL-UPL harus menjelaskan upaya perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi, jika ditemukan di lokasi.
- Keanekaragaman Hayati: Perkebunan monokultur sawit secara teknis akan menurunkan keanekaragaman hayati dibandingkan dengan kebun campuran atau hutan sekunder.
c. Komponen Sosial-Ekonomi-Budaya dan Kesehatan Masyarakat
- Sosial Ekonomi: Di satu sisi, perkebunan sawit dapat membuka lapangan kerja. Di sisi lain, dapat menimbulkan konflik lahan, perubahan mata pencaharian, dan ketimpangan jika tidak dikelola dengan transparan.
- Kesehatan Masyarakat: Penggunaan pestisida, debu jalan, dan perubahan kualitas air dapat berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.
- Sosial Budaya: Perubahan penggunaan lahan dapat mengubah pola ruang, akses jalan masyarakat, dan nilai budaya lokal.
Semua komponen ini tidak boleh hanya disebut, tetapi harus diukur dengan indikator, lokasi pemantauan, frekuensi pemantauan, dan penanggung jawab yang jelas.
- Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL): Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan?
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) adalah inti dari dokumen ini. Secara teknis, UKL harus menjawab 3 pertanyaan:
- Dampak apa yang akan terjadi?
- Bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya?
- Siapa yang bertanggung jawab dan berapa biayanya?
Untuk rencana perkebunan sawit 986 hektare, beberapa upaya pengelolaan yang lazim dan harus ada dalam dokumen antara lain:
- Pembuatan dan pemeliharaan teras, rorak, dan tanaman penutup tanah untuk mengendalikan erosi
- Penetapan dan pemeliharaan sempadan sungai dan sempadan mata air sebagai kawasan lindung
- Pengelolaan limbah padat dan cair secara terpisah, tidak dibuang langsung ke sungai
- Penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dosis, dengan penyimpanan yang aman dan petugas yang terlatih
- Pengendalian debu jalan dengan penyiraman berkala di musim kemarau
- Penyediaan sarana dan prasarana K3 bagi pekerja
- Mekanisme pengaduan masyarakat dan penyelesaian konflik lahan yang jelas dan mudah diakses
Jika UKL hanya berisi pernyataan umum seperti “akan dilakukan pengelolaan dengan baik” tanpa indikator dan cara kerja yang jelas, maka dokumen itu belum layak secara teknis.
- Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL): Bagaimana Mengukur Keberhasilannya?
Jika UKL adalah “apa yang akan dilakukan”, maka UPL adalah “bagaimana cara memastikan itu benar-benar dilakukan dan berhasil”.
Secara teknis, UPL harus memuat:
- Parameter yang dipantau: Misalnya kualitas air sungai, kualitas udara, tingkat erosi, keluhan masyarakat.
- Lokasi pemantauan: Titik-titik pemantauan harus disebutkan secara spesifik, bukan hanya “di sekitar lokasi”.
- Frekuensi pemantauan: Misalnya setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, atau setiap musim tanam.
- Metode pemantauan: Apakah dengan pengambilan sampel laboratorium, observasi lapangan, atau wawancara masyarakat.
- Pelaporan: Hasil pemantauan harus dilaporkan secara berkala kepada DLH Kabupaten Buol.
Tanpa UPL yang jelas, tidak ada alat untuk mengontrol perusahaan. Masyarakat tidak bisa menilai apakah perusahaan sudah menjalankan kewajibannya atau belum.
- Peran Media dan Masyarakat dalam Rapat UKL-UPL
Dalam undangan itu, peserta rapat diminta melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum rapat dimulai.
Peserta rapat juga dimohon memberikan saran, masukan, dan tanggapan melalui Amdalnet.
Pendaftaran dan penyampaian saran, masukan, dan tanggapan dapat dilakukan melalui tautan resmi berikut:
https://amdalnet.kemenlh.go.id/#/meeting-invitation/6ab007a327992/ukl-upl
Secara teknis dan prosedural, ini adalah mekanisme partisipasi publik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peran media dan masyarakat dalam rapat ini sangat penting, karena:
- Media menjadi pengawas independen yang memastikan proses berjalan transparan.
- Masyarakat yang terdampak langsung adalah pihak yang paling tahu kondisi riil di lapangan, seperti kondisi sungai, jalan, lahan, dan konflik sosial.
- Saran, masukan, dan tanggapan yang masuk melalui Amdalnet akan menjadi bagian dari Berita Acara dan bahan pertimbangan DLH dalam menilai kelayakan dokumen.
Artinya, jika masyarakat tidak memberikan masukan, maka dokumen akan dinilai hanya dari sudut pandang perusahaan dan konsultan penyusunnya.
7.Apa yang Harus Ditanyakan dalam Rapat Nanti?
Untuk membantu media dan peserta rapat, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan teknis yang layak diajukan dalam rapat UKL-UPL ini:
- Bagaimana status lahan 986 hektare tersebut? Apakah sudah clean and clear dan tidak tumpang tindih dengan lahan masyarakat?
- Berapa luas lahan yang benar-benar akan dibuka, dan berapa luas yang dipertahankan sebagai kawasan lindung?
- Bagaimana perusahaan menangani limbah cair, limbah B3, dan kemasan pestisida?
- Bagaimana mekanisme pengaduan masyarakat jika terjadi pencemaran atau kerusakan?
- Siapa penanggung jawab pelaksanaan UKL-UPL di lapangan dan berapa anggaran yang disiapkan?
- Bagaimana perusahaan memastikan pekerja lokal direkrut dan tidak terjadi konflik sosial?
- Bagaimana rencana pemantauan kualitas air sungai yang dilalui areal perkebunan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghambat investasi, tetapi untuk memastikan investasi berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Penutup: Investasi Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan
Dokumen UKL-UPL merupakan dokumen lingkungan untuk kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL, namun tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga perlu dikelola dan dipantau secara formal.
Melalui mekanisme Amdalnet, seluruh saran, masukan, dan tanggapan peserta rapat akan menjadi bagian dari proses penyusunan dokumen UKL-UPL tersebut.
Pada akhirnya, rapat UKL-UPL Rencana Perkebunan Sawit 986 Hektare PT Buol Agri Lestari ini bukan hanya tentang persetujuan dokumen. Ini tentang masa depan lingkungan di Kecamatan Biau dan Kecamatan Momunu, tentang kualitas air sungai, tentang kesuburan tanah, tentang kesehatan masyarakat di Desa Guamonial, Panimbul, Pomayagon, Wakat, dan desa-desa lainnya.
Investasi yang baik adalah investasi yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, partisipasi media dan masyarakat dalam rapat ini menjadi sangat penting, agar dokumen UKL-UPL yang disetujui benar-benar dapat dilaksanakan, dipantau, dan dipertanggungjawabkan.(*)
Penulis : Suleman. L












