Hukum  

Operasi PETI di Bodi Buol oleh Tim Gakkum Menuai Sorotan

BUOL, Monitor Nasional – Operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Sulawesi Tengah hingga saat ini sudah 32 orang yang diperiksa Kejaksaan.

Proses hukum masih sebatas penyelidikan dan belum ada tersangka. Dari 32 orang terperiksa itu semuanya masih sebatas saksi, belum ada tersangka.

Demikian dikatakan Kasih Penkum Kejati Sulteng, Muhammad Fikri, SH.MH menjawab konfirmasi wartawan Media ini, Sabtu (14/11/2026.

“Iya benar, saat ini Cabjari Palele sedang menangani perkara PETI tersebut, dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, Perkara tersebut telah dilakukan ekspose ke Kejari Buol dan Kejati Sulteng, tulis Kasi Penkum Kejati Sulteng melalui pesan WhatsApp.

Menurutnya, Proses penyelidikan terus dilakukan untuk menaikan status perkara PETI tersebut ketingkat penyidikan apabila penyidikan telah rampung dengan menetapkan tersangka.

“Insya Allah akan ditingkatkan ketahap penyidikan apabila telah rampung dan terpenuhi unsurnya, benar juga telah dimintai keterangan sebanyak 32 orang terkait kasus tersebut, sebutnya.

Dikatakannya, terkait alat berat atau eksavator hingga saat ini belum ada yang diamankan karena masih dalam tahap penyelidikan.

“Untuk alat berat tidak ada yang diamankan karena masih tahap penyelidikan, ungkapnya.

Diketahui, hingga saat ini publik terus pertanyakan soal sejauh mana penanganannya, berapa tersangka, ataukah belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sorotan Masyarakat Buol tersebut menyusul adanya penyitaan beberapa unit eksavator yang disita Tim GAKUM sebelumnya sebagai alat bukti dalam Perkara PETI di Desa Bodi Kecamatan Palele sekitar bulan September 2026 lalu.

Operasi tersebut dilakukan tim gabungan yang dipimpin Kepala Seksi Wilayah II Gakkum Kehutanan, Subagio, yang terdiri
dari Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan, Balai Gakkum Sulteng, KPH Pogogul, SPORC Brigade Maleo, Ditreskrimsus Polda Sulteng, Kejaksaan Tinggi Sulteng, Kejari Buol, Cabjari Palele, Pomdam XIII/Merdeka, Satpol PP, serta dukungan Brimob Polda Sulteng.

Dalam operasi tersebut dikabarkan petugas mengamankan 4 unit ekskavator dari kawasan hutan Desa Bodi, Kabupaten Buol.

Kepala KPH Pogogul, Abram, menegaskan operasi tersebut merupakan pengamanan kawasan hutan negara.

“Operasi pengamanan kawasan hutan. Dua-duanya jalan, satu kali jalan. Kawasan, baru PETI. dan PETI ada berada dalam kawasan.”, sebut Abram Kepala KPH Pogogul Kabupaten Buol.

Seorang Aktivis penegakan hukum bernama M. Fadli menyoroti misteri keberadaan ekskavator hasil penertiban kawasan hutan.

Fadli membenarkan Satu unit eksavator pernah berada di Kantor Kejari Buol, lalu dikabarkan berpindah lokasi PETI di Desa Bodi Kecamatan Palele.

Hal tersebut mengundang perhatian masyarakat Buol dan ingin mengetahui penjelasan yang sebenarnya.

“Dimana barang temuan, mana barang bukti, di mana disimpan, apa dasar pemindahannya, dan mengapa berada dilokasi PETI. ?”

Jika demikian adanya, patut diduga bahwa PETI masih terus jalan, walau sudah ada operasi penertiban Kawasan Hutan dan Penertiban PETI diwilayah itu. Tandas Fadli, memberi sinyal kepada APH.

Sementara salah seorang warga di Desa Bodi Kecamatan Palele Buol yang enggan disebutkan namanya, menerangkan bahwa dalam Sosialisasi Sinergitas Pengawasan Tambang Ilegal di BPU Desa Bodi, pada Oktober lalu, mengungkapkan puluhan ekskavator diduga masih beroperasi. Aktivitas diduga berpindah ke Lomuli – Mohuhulo setelah penertiban di wilayah Nunuk dan Durian, Ungkapnya.

Ia menduga bahwa pemeriksaan ke 32 orang oleh Cabjari Paleleh adalah terkait dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang yang menyeret Kepala Desa Bodi terkait PETI, imbuhnya.

Sementara itu Kepala Cabjari Paleleh, Ardhitia Harjanto, kepada sebelumnya menegaskan bahwa terkait PEnanganan perkara PETI di Desa Bodi, penyelidikan masih terus berjalan.

“Terkait Bodi, sampai hari ini kita masih terus melakukan penyelidikan. Sudah 32 orang yang kami periksa untuk dimintai keterangan, termasuk Kades Bodi,” ujar Ardhitia, Sabtu pekan lalu.

Diketahui Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, saat HUTDA Kabupaten Buol Oktober lalu secara tegas meminta Kapolres Buol bersama Dandim agar lebih tegas dan serius dalam memberantas aktivitas PETI di Desa Bodi dan menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan fakta di lapangan.

Gubernur juga menjanjikan percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Buol.

Pada 17 Oktober 2026, warga Bodi dan APH sempat menandatangani Kesepakatan Bersama Penolakan PETI.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Seksi Wilayah II Gakkum Kehutanan, Subagio, tidak berhasil dikonfirmasi. Subagio terkesan menutup diri dari pertanyaan Wartawan, berkali kali di hubungi Via Ponselnya namun tidak menjawab, demikian pula dilayangkan pesan WhatsApp Subagio tidak membalasnya walau terlihat bertanda contreng II, namun diabaikan.(*)

Penulis : Suleman.L
Editor : Redaksi Monas

Bagikan Ke :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *