BUOL, Monitor Nasional – Kabupaten Buol tidak mau hanya menjadi penonton dalam peta energi nasional. Melalui komoditas sawit, Buol siap berperan strategis dalam program kemandirian energi nasional lewat mandatori biodiesel B50.
Komitmen itu ditunjukkan Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, M.M., yang beberapa waktu lalu bersama Badan Pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (BPAKPSI) melakukan audiensi strategis dengan Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta.
Audiensi tersebut membahas kebijakan mandatori biofuel B50.
Hadir dalam pertemuan itu sejumlah kepala daerah penghasil sawit, di antaranya Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor selaku Ketua Umum AKPSI, serta Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi sebagai Ketua Harian.
Apa Itu B50?
Program mandatori B50 merupakan kebijakan strategis pemerintah yang menggabungkan 50 persen biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) dan 50 persen bahan bakar fosil (solar).
Tujuannya jelas: mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, menghemat devisa negara, dan memperkuat kemandirian energi nasional.
“Implementasi B50 akan memperkuat kemandirian energi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil,” tegas Bupati Buol dalam forum tersebut.
Buol Punya Modal Besar: 50.000 Hektare Sawit
Buol bukan daerah sawit kecil-kecilan. Luas perkebunan sawit di Kabupaten Buol mencapai lebih dari 50.000 hektare, yang terdiri dari petani mandiri, plasma, dan perusahaan pemegang HGU.
Dengan modal itu, Buol berhak bicara di level nasional. B50 bukan hanya soal energi, tapi juga soal nasib petani sawit Buol.
Jika B50 berjalan, permintaan CPO naik, harga tandan buah segar (TBS) petani ikut terangkat, dan ekonomi daerah bergerak.
6 Program Kerja AKPSI
Dalam forum tersebut, AKPSI juga menegaskan komitmennya menjalankan enam panduan program kerja strategis, yaitu:
- Advokasi kebijakan publik
- Penguatan ekonomi daerah dan hilirisasi
- Pemberdayaan petani
- Tata kelola lingkungan
- Perluasan kemitraan dan diplomasi sawit
- Komunikasi publik berbasis data
Program-program tersebut akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun.
Bupati: Program Harus Berdampak Langsung ke Rakyat
Bupati Buol menegaskan, seluruh program, termasuk program sawit dan B50, harus berdampak langsung bagi masyarakat.
“Seluruh program harus berdampak langsung bagi masyarakat, dengan disiplin dan efisiensi anggaran, serta memprioritaskan belanja produk lokal,” tegas Bupati Buol.
Artinya, sawit Buol tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan besar. Petani sawit rakyat Buol harus ikut menikmati hasilnya. Belanja pemerintah pun harus memprioritaskan produk lokal Buol.
B50 Sudah Jalan, Buol Ikut Kawal
Penyaluran B50 telah menjangkau ribuan SPBU di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan B50 menghemat devisa impor BBM hingga Rp 170 triliun pada 2026.
Bagi Buol, ini adalah momentum. Dari kebun sawit di pelosok Buol, energi Indonesia digerakkan. Dari Buol, Indonesia menuju swasembada energi.(*)
Laporan : Suleman.L
