BUOL, Monitor Nasional – PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) menyerahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 1.889.882.060 untuk percepatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
Penyerahan CSR tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buol sekaligus Buka Puasa Bersama pada Selasa (10/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Buol, Dr. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., perwakilan PT HIP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol, Asmayudin Gotjeng, dan pihak pelaksana pembangunan.
Bantuan tersebut diberikan kepada CV Mentari Perdana selaku pelaksana kegiatan pembangunan Gedung Sekolah Rakyat. Bantuan itu diperuntukkan biaya renovasi dan rehabilitasi ruang dan gedung belajar mengajar Sekolah Rakyat Rintisan yang bertempat di SLBN Buol.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol, Asmayudin Gotjeng, menyampaikan bantuan ini akan segera didistribusikan dan diterapkan sesuai rencana pelaksanaan program, dengan target dapat beroperasi dan diupayakan pada tahun ajaran berikutnya.
CSR PT HIP sebesar Rp 1,89 miliar ini adalah untuk Sekolah Rakyat Rintisan di SLBN Buol, yang gedungnya direnovasi.
Ini berbeda dengan Sekolah Rakyat Permanen di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, yang lahannya sudah diserahkan ke Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Sulawesi Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum, dan dibiayai APBN pusat, bukan dari CSR PT HIP.
Lahan Sekolah Rakyat Permanen di Kelurahan Kali tersebut baru diserahterimakan pada Jumat (23/10/2026) dari pemilik lahan kepada Dinas PUPR Kabupaten Buol atas nama Pemerintah Daerah.
Satu bulan setelah penyerahan CSR tersebut, pada Senin (13/4/2026), Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., memimpin rapat lintas perangkat daerah terkait percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Buol.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Asmayudin Gotjeng, Kepala Dinas PUPR, Darsat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Moh. Syarif, serta unsur Inspektorat, pelaksana teknis, dan pihak terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai aspek strategis, mulai dari progres fisik pembangunan hingga penyelesaian administrasi sebagai syarat operasional Sekolah Rakyat Rintisan.
Kepala Bidang Tata Ruang, Rusli, menjelaskan kondisi awal bangunan yang akan digunakan telah dinyatakan tidak layak karena mengalami kerusakan berat berdasarkan hasil survei sebelumnya.
Pernyataan terbaru Kadis PUPR Darsat kepada media ini menegaskan, pasca penyelesaian pekerjaan tersebut, hingga saat ini belum ada penyerahan pemanfaatannya kepada Pemda Buol secara resmi.
Dan prinsipnya sebelum diserahkan, kata Darsat, perlu dilakukan dulu proses audit oleh pihak Inspektorat Buol guna memastikan item pekerjaan apa saja yang telah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Insyaallah dalam waktu ini kita akan melakukan koordinasi dengan pihak Inspektorat terkait agenda rencana proses audit hasil pekerjaan tersebut,” tandas Darsat.
Pernyataan Kadis PUPR tersebut menunjukkan dua hal. Pertama, pekerjaan renovasi oleh CV Mentari Perdana sudah selesai dikerjakan, tapi belum diserahterimakan ke Pemda Buol. Kedua, audit Inspektorat adalah syarat mutlak sebelum gedung itu diserahkan dan difungsikan sebagai Sekolah Rakyat Rintisan.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Buol, Rusli, S.T., menambahkan, pekerjaan renovasi gedung SLBN untuk Sekolah Rakyat Rintisan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan CV Mentari Perdana selaku pihak pelaksana yang menerima bantuan CSR Rp 1,89 miliar dari PT HIP.
Rusli menegaskan, mulai dari perencanaan, pengawasan hingga pelaksanaannya, pekerjaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan CV Mentari Perdana.
Pernyataan Rusli ini penting, karena menegaskan bahwa Pemda Buol, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial tidak mengerjakan sendiri renovasi itu. Semua, dari perencanaan sampai pengawasan, diserahkan ke CV Mentari Perdana.
Maka kalau ada kekurangan, kalau gedung dinyatakan tidak layak, yang pertama wajib menjawab adalah CV Mentari Perdana, bukan Pemda.
Namun, karena Pemda yang menunjuk lokasi, Pemda yang menunjuk pelaksana, dan Pemda yang mengumumkan ke publik, Pemda tetap tidak bisa cuci tangan. Pemda wajib menagih janji audit yang sudah disampaikan Kadis PUPR sendiri.
Sekretaris Dinas Sosial menegaskan fokus saat ini berada pada penyelesaian aspek administrasi, termasuk penyusunan surat pernyataan dari kepala daerah terkait penyelesaian pembangunan serta penetapan jumlah rombongan belajar (rombel).
Menutup rapat, Sekda Moh. Yamin Rahim menyampaikan bangunan yang tengah direhabilitasi akan segera difungsikan sebagai Sekolah Rakyat Rintisan setelah seluruh proses dinyatakan selesai.
Artinya, CSR Rp 1,89 miliar itu sudah diserahkan, Kabid Tata Ruang sudah bilang gedungnya tidak layak karena kerusakan berat, Kadis PUPR sudah bilang gedungnya belum diserahkan karena harus diaudit Inspektorat dulu, dan Kabid Tata Ruang sudah bilang tanggung jawab penuh ada di CV Mentari Perdana.
Tapi sampai sekarang belum ada rilis resmi dari Pemda Buol maupun PT HIP yang membuka hasil audit tersebut, berapa dana CSR yang sudah terserap atau sudah dibayarkan, dan apakah gedung rintisan itu sudah difungsikan atau dialihkan ke lokasi Kali.
Padahal ini uang CSR perusahaan, bukan uang APBD, jadi publik berhak tahu pertanggungjawabannya.
Secara hukum, CSR bukan hibah APBD yang diatur Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. CSR adalah kewajiban perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan PP Nomor 47 Tahun 2012.
Karena itu Pemda tidak bisa diminta LPJ APBD, tapi Pemda tidak bisa cuci tangan, karena Pemda yang menunjuk lokasi, Pemda yang menunjuk pelaksana, dan Pemda yang mengumumkan ke publik.
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Birokrasi Pemerintahan Buol, Drs. Sofyan Jusuf, http://M.Si., menegaskan langkah Kadis PUPR Buol yang meminta audit Inspektorat sebelum serah terima itu sudah tepat dan harus didukung.
Sofyan Jusuf menegaskan, pada prinsipnya, setiap pekerjaan yang menggunakan dana publik, termasuk dana CSR yang diserahkan untuk kepentingan publik dan diumumkan oleh pemerintah, wajib diaudit secara terbuka, wajib sesuai RAB, dan wajib diserahterimakan secara resmi dengan berita acara, bukan hanya selesai secara fisik.
Menurut Sofyan Jusuf, tidak boleh ada penyerahan pemanfaatan gedung Sekolah Rakyat Rintisan sebelum Inspektorat Buol menyatakan item pekerjaan sudah sesuai RAB dan sudah layak fungsi. Kalau dipaksakan diserahkan tanpa audit, maka Pemda Buol yang akan menanggung risiko hukum dan risiko keselamatan anak didik.
Sofyan Jusuf juga menegaskan, Pemda Buol tidak boleh berlindung di balik dalih bahwa perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan sepenuhnya tanggung jawab CV Mentari Perdana. Alasannya, Pemda yang menerima dan mengumumkan CSR itu ke publik, Pemda yang menentukan lokasi di SLBN Buol, dan Pemda yang berkewajiban memastikan uang Rp 1,89 miliar itu benar-benar menjadi gedung yang layak dan bermanfaat untuk anak miskin di Buol.
Karena itu, Sofyan Jusuf meminta Inspektorat Buol segera melakukan audit, Bupati Buol segera memerintahkan hasil audit itu dibuka ke publik, dan PT HIP serta CV Mentari Perdana membuka RAB dan realisasi keuangannya.
Transparansi adalah kunci agar program Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat ini tidak gagal di Buol hanya karena persoalan administrasi dan pertanggungjawaban yang tidak dibuka.
Sementara pihak PT HIP dan CV Mentari Perdana hingga berita ini ditayangkan belum berhasil dihubungi untuk keperluan konfirmasi.
Monitor Nasional tetap memberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan ini.(*)
Laporan : Suleman.L
