Palu, MonitorNasional – Issu terkait adanya tindakan intimidasi yang diduga dilakukan salah satu pimpinan OPD terhadap salah satu tenaga kesehatan (Nakes) berinisial M dan di lingkungan rumah sakit Undata, membuat Gubernur Sulteng, Anwar Hafid angkat angkat bicara.
Menjawab pertanyaan Wartawan Media ini, Gubernur Anwar Hafid yang dikonfirmasi via WhatsApp Senin (9/11/2026), mengatakan, bahwa terkait issue dugaan intimidasi yang dialamatkan kepada Tenaga Kerja Kesehatan Undata adalah bagian dari bentuk peringatan atasan kepada bawahan.
“Apa yang dilakukan oleh Direktur rumah sakit Undata, dinilai wajar sebagai bentuk peringatan atasan kepada bawahan”. tandasnya menjawab pertanyaan wartawan.
Gubernur menyarankan jika terjadi hal yang tidak berkenan, seharusnya pegawai tidak langsung mengumbarnya keluar, melainkan mengkomunikasikan secara internal.
“Ada jenjangnya secara struktural.
Mulai Direktur, wakil Direktur, Kadis Kesehatan, Wakil Gubernur hingga gubernur,” ujarnya.
Saat ditanyakan terkait Penempatan dr. Jumriani sebagai Dirut Rumah sakit Undata seperti yang di tuturkan dr. Jumriani dalam rekaman, bahwa dirinya tidak pernah meminta untuk menduduki Jabatan Itu, Gubernur menegaskan jika ditunjuknya dr.Jumriani,MH sebagai Direktur Undata, itu bukan karena Jumriani meminta, melainkan sudah sesuai aturan dan Jumriani dinilai mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk jabatan Direktur Undata, tulis Anwar Hafid melalui pesan WhatsApp.
Diketahui sebelumnya tenaga kesehatan yang awalnya mengeluh soal pembayaran jasa layanan medis atau Remunisasi yang dianggap minim dan tidak sesuai, memicu gelombang petisi hingga berakhir dugaan Intimidasi dan perkataan kasar, makian dan ancaman yang dialami salah seorang Nakes di rumah sakit Undata.
Kasus tersebut mendapat perhatian khusus anggota DPRD provinsi Sulteng Marselinus.
Komisi 1V Bidang Kesejahteraan itu mengatakan Intimidasi yang diduga dilakukan Direktur Undata sebaiknya ditindaklanjuti dan tidak dipandang sebelah mata oleh pimpinan daerah yaitu Gubernur.
“Pak Gubernur harus mendengarkan langsung rekaman nakes yang di Intimidasi, dan cermati apakah seperti itu bentuk teguran yang diberikan seorang pejabat publik dengan mengeluarkan umpatan cacian yang tidak seharusnya keluar dari mulut seorang pimpinan,” ujar Marcel
Dirinya menilai jika apa yang dilakukan oleh nakes dalam menyuarakan keadilan dengan menuliskannya dalam sebuah status WhatsApp, sehingga membuat geram Direktur.
Itu bagian bentuk kekecewaan juga keluh kesah, dimana nakes menuntut hak dan keringat mereka yang seharusnya dibayarkan sesuai kinerja, namun tak kunjung mereka terima bahkan pembayaran jasa medis yang dianggap minim itu sering tertunda hingga berbulan bulan.
“Apa yang dilakukan Direktur terhadap nakes bukan teguran tapi Intimidasi, bahkan sebuah tindakan kesewenangan, apalagi Direktur mengatakan saya anaknya pejabat.
” memangnya anak pejabat tidak bisa diusut,” ujar Marselinus dengan nada bertanya.
Lebih lanjut Marselinus mengatakan apa yang menjadi keluhan nakes harusnya ditindaki bukan sebaliknya dinarasikan bahwa keluhan nakes jangan diumbar keluar.
“Lantas kemana mereka mau mengadu, kalau misalnya sikap direktur dan manajemen menutup mata,” tambahnya.
Marselinus menghimbau agar pak Gubernur menindak tegas Intimidasi yang sudah terjadi terhadap nakes, dan mendengarkan secara langsung baik rekaman suara juga keluhan apa yang sudah dialami tenaga kesehatan di rumah sakit Undata, mengingat program Gubernur Berani Sehat merupakan program yang baik yang berdampak terhadap masyarakat.
Namun ada tirani dan kesewenangan yang dilakukan Pimpinan Penyelenggara kesehatan di dalamnya, sehingga hal tersebut bisa memicu semangat para Nakes dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak lapangan dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat yang butuh pelayanan secara maksimal, ujar Marselinus kepada Media ini (9/11/2026).*
(Ega Dr)
