Daerah  

205 Pejabat Dilantik, Manajemen Talenta di Buol Menuai Sorotan

BUOL, MonitorNasional – Pelantikan 205 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol pada Senin (2/11/2026) menuai sorotan tajam dari publik. Banyaknya penempatan pejabat yang dinilai tidak bersesuaian dengan prinsip manajemen talenta membuat kebijakan rotasi besar-besaran itu dipertanyakan.

Pelantikan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Buol Nomor 800.1.3.3/438/BKPSDM/2026 tentang Pengukuhan, Pemberhentian, dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas itu mencakup camat, sekretaris dinas dan badan, kepala bagian, kepala bidang, sekretaris kecamatan, lurah, hingga kepala seksi dan kepala subbagian.

Namun di lapangan, sejumlah penempatan dinilai janggal. Ada pejabat yang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya tidak linear dengan jabatan baru yang diembannya. Ada yang sebelumnya bertugas di bidang pelayanan, tiba-tiba dipindah ke bidang teknis. Ada pula yang rekam jejak kinerjanya biasa-biasa saja, justru mendapat posisi strategis.

Padahal, dalam sistem manajemen talenta yang diklaim Pemkab Buol, penempatan pejabat harusnya berbasis data. Setiap ASN harus sudah melalui profiling, pemetaan potensi, dan pemetaan kompetensi. Hasilnya dituangkan dalam talent pool dan 9-box grid, mana ASN yang berkinerja tinggi dan berpotensi tinggi, mana yang butuh pengembangan, dan mana yang tidak layak dipromosikan.

Faktanya, alur itu dinilai terbalik. Pelantikan Administrator dilakukan pada 2 November 2026, sementara pengguliran manajemen talenta untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) baru diumumkan pada 14 November 2026, dan kegiatan profiling atau pemetaan kompetensi ASN oleh BKPSDM baru dilaksanakan pada 16 November 2026.

Publik pun bertanya: pemetaan talenta untuk 158 hingga 205 pejabat yang sudah dilantik itu memakai data yang mana? Jika profiling baru dilakukan setelah pelantikan, lalu dasar apa yang dipakai untuk menentukan siapa yang layak di posisi apa?

Kondisi ini diperparah dengan simpang siurnya data jumlah pejabat yang dilantik. Di satu berita disebut 158 pejabat, di berita lain disebut 205 pejabat. Ketidakkonsistenan data ini menimbulkan kesan bahwa proses penataan jabatan tidak dilakukan secara cermat dan transparan.

Sejumlah ASN dan warga Buol yang ditemui berharap Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, MM, mengevaluasi kembali penempatan tersebut. Mereka meminta BKPSDM Buol membuka secara transparan hasil talent pool, hasil asesmen, dan dasar pertimbangan setiap penempatan.

“Kalau memang sudah pakai manajemen talenta, tunjukkan datanya. Jangan hanya klaim. Karena yang kami lihat di lapangan, banyak yang tidak sesuai dengan kompetensinya,” ujar salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.

Ia menegaskan, jabatan adalah amanah, bukan hadiah. Jika penempatan pejabat hanya didasarkan pada kedekatan dan bukan kompetensi, maka yang dirugikan adalah pelayanan publik dan masyarakat Buol sendiri.

Pemkab Buol sendiri sebelumnya mengklaim telah menerapkan sistem merit dan manajemen talenta, bahkan disebut sebagai daerah pertama di wilayah Kanreg IV BKN Makassar dan Sulawesi Tengah yang memperoleh rekomendasi penerapan manajemen talenta dari BKN pada penghujung 2025.

Namun klaim tersebut dinilai belum terbukti dalam praktik pelantikan kali ini. Tanpa transparansi talent pool, rotasi besar-besaran ini dikhawatirkan hanya menjadi rotasi biasa yang dibungkus dengan jargon manajemen talenta.

Masyarakat kini menunggu langkah nyata Pemkab Buol: apakah akan membuka data manajemen talenta dan mengevaluasi ulang penempatan yang janggal, atau tetap membiarkan polemik ini bergulir tanpa kejelasan.(*)

Penulis : Suleman Latantu

Bagikan Ke :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *