Palu, Monitor Nasional – Menajemen Rumah Sakit Umum Undata (RSUD) Palu, membantah jika Remunerasi atau jasa pelayanan medis yang diberikan kepada tenaga medis (nakes) oleh pihak RS, Undata tidak layak bahkan terbilang rendah seperti yang tercantum dalam petisi mengatasnamakan tenaga medis RSUD Undata.
Dalam petisi tersebut menuntut tiga hal mendasar yaitu perbaikan infrastruktur rumah sakit, pergantian Direktur serta menajemen hingga pembayaran Remunisasi nakes yang dianggap terlalu kecil.
Menurut Ketua Tim Remunisasi RSUD Undata Dokter Alfred Langitan Sp.B
Kepada wartawan saat konferensi pers (3-11-2026), di auditorium RSU Undata membantah jika apa yang disoroti tenaga medis melalui petisi bukan dikeluhkan oleh tenaga medis yang bekerja di lingkungan rumah sakit Undata.
Melainkan hanya oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.
“Sejauh ini kami membayarkan jasa pelayanan medis sesuai aturan
Dan sebelum kami bayarkan, kami melakukan rapat dengan pihak tenaga medis, untuk menghasilkan kesepakatan bersama,” ujarnya.
“Kami selaku tim merumuskan, menghitung dan mematangkan jasa medik dan pelayanan sesuai regulasi,” tambahnya
Pembayaran Remunisasi sudah melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Pemenkes) Nomor 79 Tahun 2018, yang menjadi rujukan utama tata kelola keuangan dan pembagian Remunisasi baik pejabat maupun pegawai yang bekerja di lingkungan rumah sakit Undata.
Hal yang sama juga dikemukakan Direktur RSUD Undata dr. Jumriani, MH. Yang menilai petisi tiga tuntutan, salah satunya transparansi jasa medik, yang dianggap tidak layak, Jumriani menanggapi sistim Remunisasi dan pembagian jasa di RSUD Undata ditentukan berdasarkan regulasi dan arahan melibatkan unsur internal rumah sakit maupun unsur Eksternal biro hukum dan ekonomi, dibawah pengawasan Gubernur.
“Remunerasi nakes sifatnya fluktuatif diterima berdasarkan perhitungan jasa pelayanan, komponen kinerja serta disesuaikan dengan jabatan. Apalagi kami harus menyesuaikan dengan aturan baru lagi,” ujarnya.
Sementara itu, untuk menetapkan Remunisasi, Manajemen rumah sakit Undata Palu perlu menyesuaikan perhitungan jasa pelayanan menggunakan indikator kinerja kerja elektronik baru mengacu pada arahan menteri kesehatan dan dan aturan BLUD yang berlaku.
“Pembayaran Remunisasi itu bukan hanya kewenangan satu orang melainkan melibatkan banyak pihak, jika ditanyakan pada kami satu juta per orang, tentulah itu tidak cukup untuk nakes yang bertugas di rumah sakit ini. Namun itu sudah sesuai perhitungan jasa medisnya,” jelas Jumrani
Dirinya menyayangkan orang-orang yang mengatasnamakan nakes yang menggalang petisi dan menyatakan manajemen rumah sakit Undata sarat permasalahan apalagi menyangkut pelayanan kepada Pasien, infrastruktur yang tidak memadai, bahkan Remunisasi yang dinilai tidak sesuai aturan tanpa melihat kondisi ekonomi nakes yang dipekerjakan di rumah sakit Undata.*
(Ega Dr)
