Jakarta, MonitorNasional – Berdasarkan pengumuman resmi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Selasa, 3 November 2026, mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP) telah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
Penahanan ini dilakukan tepat sebulan setelah ia menyelesaikan masa tugasnya sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 dan kemudian dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Berikut adalah poin-poin utama terkait kasus penahanan tersebut:
Listyo Sigit ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Aktivitas penyadapan tanpa prosedur resmi ini diduga berlangsung sepanjang tahun 2025–2026.
Target utamanya mencakup nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Selain Listyo Sigit Prabowo (LSP), Bareskrim Polri juga menahan dua perwira tinggi lainnya, yaitu Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) selaku Kadivkum Mabes Polri dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH) selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri.
Dari Konferensi Pers Bareskrim Polri Selasa, (3/11/2026), terungkap Penyidik menemukan indikasi adanya perintah penghapusan berkas log atau jejak elektronik hasil sadapan pada komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Ancaman Hukuman: Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk ketentuan dalam UU ITE dan KUHP, dengan ancaman pidana maksimal hingga 10 tahun penjara.*
