Morut, MonitorNasional – Kericuhan kembali terjadi di Desa Bimor Jaya, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Kamis (15/10/2026).
Sejumlah warga pemilik lahan terlibat cekcok dan saling dorong dengan pihak perusahaan tambang nikel PT Genba Multi Mineral (GMM) setelah lahan pertanian mereka yang ditanami merica dan durian rata dengan tanah.
Data yang dihimpun, tercatat 28 Kepala Keluarga (KK) pemilik lahan terdampak. 22 KK disebut sudah menerima ganti rugi, sementara 6 KK lainnya belum terealisasi pembayarannya hingga saat ini.
Menurut pengakuan warga di lokasi, lahan yang sudah dibayar pun masih menjadi persoalan. Beberapa warga mengaku mendapat tekanan saat proses ganti rugi.
“Yang sudah dibayar katanya ditekan, yang belum dibayar bingung. Pembayaran tidak lewat Desa, tapi katanya di kantor Polres Morowali Utara,” ujar salah satu warga pemilik lahan yang minta namanya tidak disebutkan karena alasan keamanan.
Ketua Komisi II DPRD Morowali Utara, Holiliana Tumimomor (Bunda Holi), yang turun langsung ke lokasi saat kejadian membenarkan adanya keluhan intimidasi dari warga.
“Benar, saat saya di lokasi warga menyampaikan mereka kerap mendapat intimidasi. Tadi sempat ricuh dan ada saling pukul, tapi sudah kita lerai. Saya minta semua pihak menahan diri,” kata Holiliana di lokasi, Kamis sore.
Ia menegaskan Komisi II akan memanggil pihak perusahaan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan terkait mekanisme ganti rugi yang disebut tidak melibatkan pemerintah desa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Genba Multi Mineral belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi General Manager PT GMM. Terkait proses pembayaran yang diklaim 6 KK lainnya belum menerima ganti rugi lahan.
Sementara itu Kapolres Merowali Utara melalui Kapolsek Petasia Iptu Teo yang dikonfirmasi melalui sambungan Tlp, pada jam 19.43 Kamis (15/10/2026), menegaskan bahwa proses pembayaran ganti rugi yang disebut dilaksanakan di kantor Polres, pada dasarnya pihak Polres hanyalah sebagai mediator antara masyarakat pemililk lahan sebanyak 28 KK dan PT, Gemba Multi Mineral pada tahun 2019, saat menentukan jumlah harga maupun mekanisme pembayaran melalui rekening masing masing pemilik lahan.
Dalam pertemuan pada waktu itu juga dihadiri unsur pemerintah daerah, Camat Petasia Timur dan Kepala Desa, jelas Teo.
Kapolsek Teo juga menyampaikan kepada Media ini bahwa, dari jumlah 28 KK yang terverifikasi oleh pemerintah Desa dan Kecamatan Petasia Timur, sebagai pemilik lahan, 22 KK diantaranya telah menerima Ganti Rugi, sedangkan sisanya masih berkisar 6 KK yang masih menuntut hak hak mereka hingga saat ini, ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT. Genba Multi Mineral belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan itu.*
(Andi Hery)
