KENDARI, MonitorNasional – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, dan bendahara pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Sultra, Julianti, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi belanja makan dan minum tamu Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2022–2023.
Penetapan kedua tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik Kejati Sultra melakukan serangkaian penyelidikan dan gelar perkara terhadap dugaan penyimpangan anggaran belanja makan dan minum di Rumah Jabatan Gubernur Sultra.
Kepala Seksi Penyidikan (Kasi Sidik) Kejati Sultra, Enjang Slamet, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara, penyidik menemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh AL dan J.
“Dalam belanja makan dan minum di Rumah Gubernur periode 2022–2023 terdapat kelebihan pembayaran sehingga diduga merugikan negara,” ungkap Enjang Slamet, Kamis (15/10/2026).
Enjang Slamet menyebutkan, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp4,23 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu fokus dalam proses penanganan perkara oleh penyidik Kejati Sultra.
Selain itu, Enjang mengimbau pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati aliran dana terkait perkara tersebut agar memiliki iktikad baik untuk mengembalikan dana yang berkaitan dengan dugaan kerugian negara sejak dini.
Kejati Sultra terus mendalami perkara tersebut guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran belanja makan dan minum tamu pimpinan daerah selama periode 2022–2023.
Enjang menuturkan AL ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Kendari sedangkan JI ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari. Keduanya ditahan selama 20 hari.
Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 603, Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 9, Pasal 12 huruf a jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.** (Gdg)
