Serikat Pegawai Bank Sulteng menyatakan sikap tegas menolak rencana pengalihan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada bank lain, Selasa (8/9).
Serikat Pegawai Bank Sulteng memandang bahwa pengelolaan payroll ASN tidak semata-mata merupakan aktivitas layanan perbankan biasa, melainkan memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun dan memperkuat ekosistem perekonomian daerah.
Sekretaris Serikat Pekerja Pegawai Bank Sulteng Mohammad Prananda mengatakan, keberadaan payroll ASN pada BPD selama ini memiliki keterkaitan erat dengan penguatan kapasitas bank daerah dalam menjalankan fungsi intermediasi, mendukung pembiayaan pembangunan daerah, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Payroll ASN Memiliki Nilai Strategis Bagi BPD Menurut Serikat Pegawai Bank Sulteng, kebijakan terkait payroll ASN perlu dilihat secara lebih komprehensif dan tidak hanya berdasarkan aspek kemudahan layanan atau pertimbangan bisnis jangka pendek.
BPD merupakan lembaga keuangan yang kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah daerah dan memiliki mandat strategis untuk menjadi bagian utama dari pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, keberadaan payroll ASN pada BPD merupakan salah satu instrumen vital yang dapat memperkuat ekosistem keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan BPD dalam memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Pengalihan payroll ASN kepada bank lain berpotensi memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha BPD, kapasitas intermediasi, pengembangan bisnis, serta pada akhirnya dapat berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan tenaga kerja di lingkungan BPD. Serikat Pegawai Mendorong Dialog dan Sinergi Atas dasar tersebut, Serikat Pekerja Bank Sulteng mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama- sama menyuarakan pentingnya mempertahankan dan memperkuat peran BPD dalam pengelolaan payroll ASN. Serikat Pekerja Bank Sulteng mendorong adanya dialog konstruktif yang melibatkan manajemen Bank Sulteng, Serikat Pegawai, Pemegang Saham, Kepala Daerah selaku Pemeg
