BANGGAI, MonitorNasional – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, terkait dua isu daerah yang dinilai meresahkan masyarakat.
Massa menyoroti tata kelola RSUD Luwuk dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kecamatan Pagimana
Untuk isu RSUD Luwuk, mahasiswa memprotes kebijakan manajemen rumah sakit mulai dari tarif parkir kendaraan keluarga pasien yang dinilai memberatkan, hingga pembatasan jam besuk yang dianggap tidak humanis.
Sementara untuk isu lingkungan, massa menuding pemerintah daerah melakukan pembiaran terhadap Karhutla yang terjadi di Balantak. Padahal, dampak Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sudah mulai dirasakan hingga ke wilayah Banggai.
“Kami menduga ada pembiaran. Karhutla di Balantak tidak dilakukan upaya pemadaman yang serius, padahal asapnya sudah berdampak ke masyarakat,” teriak salah satu orator aksi di depan Gedung DPRD Banggai.
Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, menemui langsung para pengunjuk rasa.
Di hadapan massa, Saripudin mengklaim persoalan Karhutla di wilayah Banggai sudah teratasi.
“Terkait kebakaran hutan serta dampak kebakaran di wilayah Banggai, sudah teratasi,” ujar Saripudin di hadapan massa aksi Cipayung Plus.
Sedangkan untuk keluhan masyarakat terkait tata kelola RSUD Luwuk, DPRD berjanji akan menindaklanjuti melalui forum resmi.
“Soal jam besuk yang terbatas, biaya dan denda parkir di RSUD Luwuk, akan kami jadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak manajemen rumah sakit,” tegas Saripudin.
Aksi yang berlangsung damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Setelah mendapat kepastian akan digelar RDP, massa membubarkan diri dengan tertib.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Direktur RSUD Luwuk terkait kebijakan parkir dan jam besuk, serta kepada BPBD Banggai terkait data penanganan Karhutla di Balantak.*
(Andi B.Hery)
