Jakarta, MonitorNasional — Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas upaya pemulihan kerugian korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dengan menelusuri aset pihak-pihak yang menerima pinjaman dana dari koperasi tersebut.
Langkah ini menjadi bagian penting untuk mengejar pengembalian dana korban yang hingga kini masih jauh dari total kerugian yang tercatat.
Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung, Patris Yusrian Jaya, mengatakan pihaknya tidak hanya akan menelusuri aset milik terpidana Henry Surya, tetapi juga mengidentifikasi aset pihak-pihak yang diduga menerima pinjaman dari KSP Indosurya.
Menurut Patris, dana yang disetorkan para korban kepada koperasi tersebut berpotensi telah dipinjamkan kepada pihak lain. Karena itu, penelusuran terhadap penerima pinjaman dinilai penting untuk memperluas sumber pemulihan aset.
“Kami akan menelusuri juga pihak yang meminjam,” kata Patris dalam acara pengembalian dana korban Indosurya, Selasa (22/10/2026).
Patris menjelaskan, aset pihak penerima pinjaman akan ikut ditelusuri untuk melihat peluang pemulihan dana yang menjadi hak para korban.
Selain itu, BPA Kejagung akan terus melacak, merampas, dan melelang aset milik Henry Surya sesuai proses hukum yang berlaku.
Rp229,4 Miliar Dikembalikan, Kerugian Rp8,06 Triliun
Pada tahap pertama, Kejagung menyalurkan dana ganti rugi sebesar Rp229,428 miliar kepada korban KSP Indosurya. Dana tersebut berasal dari aset yang berhasil dipulihkan dan telah berbentuk uang.
Nilai itu masih jauh dibandingkan total kerugian 3.317 korban yang permohonannya telah diverifikasi dan diterima, yakni mencapai Rp8,06 triliun.
Dengan demikian, dana pengembalian tahap pertama baru mencakup sebagian kecil dari keseluruhan kerugian yang tercatat. Kejagung pun membuka peluang penyaluran ganti rugi tahap berikutnya melalui pemulihan aset tambahan.
“Sehingga kita harapkan setelah tahap satu ini akan ada tahap dua, akan ada tahap-tahap berikutnya yang memungkinkan kerugian para korban ini dapat diminimalisir,” ujar Patris.
Pengembalian dana tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam perkara Henry Surya yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Arief Indra, menjelaskan bahwa dana yang tersedia untuk tahap pertama mencapai Rp229.428.515.741 dan tersimpan di rekening penampungan RPL Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Dana pemulihan tersebut berasal dari sejumlah aset yang berhasil dicairkan. Komponennya meliputi uang rupiah sebesar Rp39,6 miliar, dana 896.988,43 dolar AS yang telah ditukarkan menjadi sekitar Rp15,83 miliar, hasil lelang 48 mobil senilai Rp10,4 miliar, serta hasil lelang tanah dan bangunan Gedung Indosurya Center di Jalan MH Thamrin Nomor 3, Jakarta Pusat, senilai Rp129,17 miliar.
Gedung tersebut tercatat atas nama PT Sun International Capital.
Penyaluran ganti rugi dilakukan melalui transfer bank menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) ke rekening korban yang terdaftar di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berdasarkan data yang telah diverifikasi dan dinyatakan berhak menerima pembayaran.
Besaran pembayaran masing-masing korban dihitung secara proporsional berdasarkan nilai kerugian yang telah diverifikasi dan mekanisme yang berlaku.
Penelusuran aset para debitur kini menjadi salah satu langkah lanjutan yang disiapkan BPA Kejagung. Namun, besarnya kerugian yang belum terpulihkan membuat keberhasilan pelacakan dan pelelangan aset berikutnya menjadi faktor penting bagi para korban untuk memperoleh kembali hak mereka.
