MonitorNasional – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan anggaran sebesar Rp37 triliun telah disiapkan untuk membayar cicilan tahap pertama utang pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang jatuh tempo pada akhir September 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nasara menegaskan pembayaran yang sebelumnya di isukan gagal bayar, tidak benar karena dana telah dialokasikan langsung di dalam APBN. Tandas Suahasil pada Jumat (25/9/2026.
“Pembayaran tahap pertama saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi fisik di lapangan, serta menunggu penyerahan dokumen tagihan resmi beserta berita acara dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Paparnya.
“Mekanisme Pengawasan sesuai ketentuan, dimana pencairan ini juga melibatkan peninjauan oleh BPKP dan APIP daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas, sebutnya.
Total pembiayaan proyek ini bernilai sekitar Rp240 triliun yang dicicil bertahap selama enam tahun dengan beban sekitar Rp40 triliun per tahun untuk menjaga stabilitas perbankan nasional. Ungkapnya.
Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Ida Nurlaela Wiradinata mengkritik rencana pemerintah menggunakan Dana Desa untuk membayar utang Kopdes Merah Putih pada September 2026.
Ida menilai Dana Desa seharusnya tidak dijadikan penjamin risiko bisnis yang dapat mengorbankan alokasi pembangunan infrastruktur masyarakat.
Ia mendesak pemerintah agar transparan menyampaikan data lengkap terkait asal-usul utang, nilai kewajiban, hingga hasil audit program tersebut.
Ida Nurlaela menilai bahwa dampak dari KDMP, memicu dampak Alokasi Dana Desa secara nasional pada tahun 2026 mengalami penurunan total dan pergeseran besar akibat kewajiban pendanaan program prioritas seperti Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Diketahui penurunan Pagu Nasional dari total anggaran Dana Desa secara nasional pada tahun 2026 turun sekitar 14,7 persen, dari Rp71 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp60,57 triliun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah mewajibkan alokasi sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa (atau sekitar Rp34,57 triliun secara total) untuk mendukung implementasi dan pembangunan fisik fasilitas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di setiap desa.
Karena porsi yang besar tersedot ke KDMP, dana yang diterima desa melalui skema reguler berkurang drastis.
Sebagian besar desa diperkirakan hanya dapat menerima rata-rata Dana Desa reguler sekitar Rp300 juta per tahun, dan tidak ada lagi desa yang menerima di atas Rp1 miliar seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Padahal penggunaan sisa Dana Desa tetap difokuskan pada tujuh pilar prioritas nasional seperti penanganan kemiskinan ekstrem (BLT Desa), layanan kesehatan dasar, ketahanan pangan, hingga infrastruktur desa, dengan batasan operasional pemerintah desa maksimal 3%. Ungkapnya.**
(Gading).
